Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran
   pemilu dan sengketa proses pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
   sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksankan penyusutan berdasarkan
   jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses
   Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota
   bertugas :
10. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
11. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi
    Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
12. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
13. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah
    kabupaten/kota.
    Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal
    101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
14. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui
    Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau
    dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
15. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah
    kabupaten/kota;
16. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
17. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
18. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah
    kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
    Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
    pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
19. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
20. Memverivikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah
    kabupaten/kota;
21. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
22. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila
    mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
23. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota

Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran
   terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kebupaten/kota serta
   merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajianya kepada pihak-pihak yang diatur
   dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian
   sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di
   wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
   kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dankewajiban Panwaslu Kecamatan setelah
   mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan
   sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainya sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka
   pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah
   kabupaten/kota;
7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota
   Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota :

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu
   pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan
   tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan
   pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya
   penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang
   dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan
   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan